source: searchenginejournal.com

Mungkin jarang sekali terucap tetapi saya punya ketertarikan yang besar terhadap isu pemberdayaan perempuan. (Tentu saya bukan ahli untuk berbicara hal ini melainkan hanya seseorang biasa yang memiliki perhatian khusus terhadapnya). Tumbuh di tengah konstruksi sosial yang mengharuskan kaum hawa berusaha lebih banyak ketimbang kaum adam untuk meraih sesuatu, saya sadar perlunya untuk peduli pada isu tersebut. Selain itu, bekerja di dunia yang didominasi laki-laki membuat saya memahami pentingnya menjadi jangkar dalam meningkatkan kepedulian orang-orang terhadap topik ini. Ditambah lagi, organisasi tempat saya bekerja juga secara serius mencurahkan perhatian terhadap pengarusutamaan gender (PUG) sehingga isu ini menjadi semakin dekat dengan saya.

Kesetaraan gender sendiri merupakan 1 dari 17 target Sustainable Development Goals (SDGs) yang diluncurkan PBB di tahun 2015. Jauh sebelum itu, Indonesia telah menunjukkan perhatian terhadap isu keadilan dan kesetaraan gender dengan terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 yang juga diamplifikasi melalui masuknya tema tersebut sebagai salah satu prioritas pengarusutamaan RPJMN 2020-2024. (We can agree on this: isu yang kurang mendapat tempat seperti yang satu ini jelas memerlukan intervensi pemerintah). Ramai-ramai organisasi sektor publik menunjukkan usahanya untuk mewujudkan kesetaraan gender dimaksud tak terkecuali organisasi yang menaungi saya, national gender driver yang mendorong penggunaan anggaran negara yang berkeadilan gender. Untuk mendorong terwujudnya anggaran responsif gender tersebut, pimpinan tertinggi kami menerbitkan peraturan bahwa setiap kementerian/lembaga perlu menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan serta efeknya terhadap laki-laki dan perempuan.

Oh ya sebelum berlanjut, supaya tidak misleading, pengarusutamaan gender sendiri bukan hanya soal jenis kelamin tetapi semua kelompok yang termarginalkan. Dengan mendorong terwujudnya pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum, regardless the gender or condition, pembangunan yang inklusif dapat tercapai. (unimportant note: inclusivity is definitely one of my favourite words. Hehe).

However, here’s the bitter truth: ketimpangan gender masih tinggi pasca 21 tahun implementasi PUG di Indonesia. Masih terdapat kesenjangan yang menganga antara kondisi aktual dan ideal dari pengarusutamaan dimaksud. Komitmen pimpinan, kebijakan, sumber daya, dan komponen kunci implementasi PUG lainnya telah disediakan. Terlepas dari kekurangan berbagai sisi yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan PUG, usaha yang sudah dilakukan bukannya tidak banyak dan main-main. Tetap saja pemahaman mengenai permasalahan ini masih tidak merata sehingga jangankan menjalankan, beberapa orang bahkan tidak mengetahui adanya program pengarusutamaan tersebut.

Tetapi izinkan saya, dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, berpendapat bahwa jika suatu saat nanti kesadaran akan PUG akhirnya cukup merata dan orang-orang mulai serempak melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, data akan menjadi batu sandungan pertama. World Economic Forum (2017) dalam artikelnya “Gender Equality? It Starts With Data” menyebutkan:

Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya data yang baik tentang isu-isu yang secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dan anak perempuan, seperti hak atas tanah, akses ke pendidikan, keluarga berencana, atau perawatan kesehatan. Data sangat penting untuk memahami apa yang dapat dijalankan dan bagaimana melacak progress. Namun, data terkini hanya tersedia untuk sebagian kecil dari indikator yang dikembangkan untuk menilai progress 17 SDGs - termasuk lebih dari 40 yang secara langsung berkaitan dengan kesetaraan gender. Dari 14 indikator kemajuan terkait dengan kesetaraan gender, sebagian besar negara hanya mengukur 3.

Pernyataan tersebut diamini oleh PBB (2014) yang dalam artikelnya menyebutkan: “Dalam beberapa kasus, data tersedia tetapi tidak digunakan untuk menghasilkan statistik gender, atau statistik gender diproduksi tetapi tidak disajikan dengan cara yang memfasilitasi pemahaman yang jelas tentang masalah dan perbedaan gender.”

Permasalahan terkait data dan inklusivitas pernah saya tulis sebelumnya di tahun 2020: “Sebab data yang berkualitas tidak membiarkan masyarakat yang rapuh dan butuh tidak tersentuh. Sementara itu, kenyataan dan harapan masih berjarak jauh”. Data dan inklusivitas jelas erat berkaitan tetapi masih saja permasalahan data kerap kali menjadi momok yang dipandang sebelah mata. Di masa pengambilan keputusan diharapkan bersandar pada data, secara global maupun nasional, gender-spesific data masih bolong di sana sini. Belum lagi jika kita berbicara bukan semata-mata tentang keberadaan data yang mengelompokkan populasinya berdasar gender tetapi juga identifikasi dan analisis kondisi di mana perempuan lebih terdampak ketimbang laki-laki atau sebaliknya.

Pengambilan keputusan yang menyangkut hajat orang banyak tentu perlu didukung tersedianya data yang berkualitas demi ketepatsasaran dan kecepatan pencapaian tujuan. Sebuah pengingat kecil betapa pentingnya data dalam pengambilan keputusan, terlebih dalam isu yang begitu kentara disparitasnya ini. Perlu kesadaran kolektif untuk terlebih dahulu mengumpulkan kemudian menganalisis data agar keputusan yang diambil dapat lebih berkualitas. Untuk itu, kita perlu memastikan ketersediaan dan kualitas data agar strategi pembangunan yang begitu bagus di atas kertas ini tidak hanya menjadi sekadar retorika ketimbang aksi nyata, terlebih terkait kemanfaatannya.

Your friend,

Iim yang berusaha bisa menulis soal data :p

Referensi:

Sholihat, Nur Imroatun. 2020. APIP dan Tata Kelola Data. http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/728 (accessed on 28 May 2021)

United Nations. 2014. Using Data To Measure Gender Equality. https://www.un.org/en/development/desa/news/gender/using-data-to-measure-gender-equality.html (accessed on 28 May 2021)

World Economic Forum. 2017. Gender Equality? It Starts With Data. https://www.weforum.org/agenda/2017/09/gender-equality-it-starts-with-data (accessed on 28 May 2021)